Tanam paksa ( cultuur stelsel )

Tanam paksa ( cultuur stelsel )

Tanam paksa merupakan kebijakan yang mewajibkan petani untuk menyerahkan sebagian tanahnya guna di tanami tanaman yang lakh di pasar internasional. Pelaksanaan tanam paksa di latar belakangi terjadinya kesulitan keuangan yang di alami oleh pemerintahan Belanda pada awal abad ke-19. Kas negeri Belanda mengalami kekosongan.
Untuk menolong keuangan negeri Belanda tersebut maka di laksanakanlah program tanam paksa sebagaimana yang di usulkan oleh Van de Bosch. Pada tahjn 1830, Van de Bosch mulai menyusun program - program sebagai berikut.
1 ) Menghapus sistem sewa tanah karena di anggap sulit dan tidak efisien.
2 ) Mengganti sistem tanam bebas menjadi sistem tanam wajib dengan jenis - jenis tanaman yang telah di temtukan pemerintah.
3 ) Menghidupkan kembali program kerja wajib untuk menunjang program tanam wajib.
Penyimpangan - penyimpangan aturan tanam paksa terjadi karena adanya cultuur procenteg, yaitu hadiah ( bonus ) bagi pelaksanaan tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil tanaman melebihi ketentuan. Tanam paksa yang menyimpang dari aturan - aturannya, mengakibatkan penderitaan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Berikut akibat tanam paksa.
1 ) Rakyat Indonesia makin miskin.
2 ) Timbul kelaparan dan wabah penyakit di mana - mana, sehingga angka kematian menjadi besar. Bahaya kelaparan dengan korban jiwa mengerikan di Cirebon ( 1860 ), Demak ( 1849 ), dam Grobogan ( 1850 ).
3 ) Sawah ladang petani menjadi terlantar.
Sebaliknya bagi belanda tanam paksa mendatangkan keuntungan besar sehingga kasnya terisi dan utang terlunasi. Berbagai penderitaan akibat pelaksanaan tanam paksa mendorong munculnya reaksi, baik dari rakyat Indonesia sendiri maupun dari tokoh - tokoh berkebangsaan Belanda.
Sebagai akibat banyaknya reaksi yang muncul terhadap tanam paksa, pemerintahan Belanda mulai menghapusnya secara bertahap. Tanam paksa lada di hapus pada tahun 1860, tanam paksa nila dan teh di hapus pada tahun 1865. Secara keseluruhan, tanam paksa di hapus tahun 1870.
Penghapusan tanam paksa tidak terlepas dari perubahan politik yang terjadi di negeri Belanda, berkaitan dengan makin kuatnya posisi kaum liberal di parlemen. Kaum liberal mendesak pemerintah untuk menghapus tanam paksa dan meminta agar pemerintah kolonial di negeri jajahan menghentikan campur tangan dalam kegiatan perekonomian.

Share this post